Klasifikasi Sistem Kepartaian Menurut Maurine Duverger

Klasifikasi Sistem Kepartaian Menurut Maurine Duverger – Pendapat lain dari Maurice Duverger pada tahun 1954 mengemukakan ada tiga klasifikasi sistem kepartaian yakni sistem partai tungal, sistem dua partai , dan sistem multi partai.

Klasifikasi Sistem kepartaian menurut Maurine Duverger

Maurine Duverger

 

1.   Sistem Partai Tunggal

Sistem Partai Tunggal merupakan sistem kepartaian yang ada di dalam suatu negara yang mana dalam negara tersebut hanya terdapat satu partai politik yang dominan.  Sebagian  pengamat  berpendapat bahwa  istilah  sistem partai  tunggal merupakan  istilah  yang  menyangkal  diri  sendiri  sebab  suatu sistem  selalu mengandung lebih dari satu bagian.

Pada umumnya sistem kepartaian yang seperti ini dianut oleh negara – negara yang baru saja merdeka,oleh karena sebagai sebuah negara baru, negara tersebut belum mampu untuk mencipatakan sebuah demokrasi dengan memunculkan beberapa partai politik. beberapa negara-negara yang menganut sistem kepartaian seperti ini yaitu Afrika,China,Kuba,dan Uni Soviet pada masa jayanya.

Pola sistem kepartaian ini disebutkan adalah suatu sistem kepartaian yang tidak kompetitif oleh karena dalam sistem ini setiap golongan maupun setiap orang mau ataupun tidak mau harus menerima setiap pimpinan partai politik sehingga apabila tidak dapat menerima pimpinan partai politik tersebut dianggap sebagai suatu tindakan penghianatan.

Negara yang paling berhasil menganut sistem ini adalah Uni soviet pada masa kejayaannya. Partai Komunis Uni soviet berhasil menyingkirkan partai-partai politik lain dan bekerja secara tidak kompetitif. Di negara Uni Soviet ini tidak diperkenankan adanya partai politik lain untuk tumbuh dan berkembang selain dari pada Partai Komunis Uni Soviet dan setiap munculnya oposisi maka akan diaggap sebagai suatu penghianatan. Partai tunggal dan organisasi yang bernaung di bawahnya berfungsi sebagai pembimbing dan penggerak masyarakat dan menekankan perpaduan dari kepentingan partai dengan kepentingan rakyat secara menyeuluruh.

2.   Sistem Dua Partai

Sistem Dua Partai dapat diartikan yakni ada dua kekuatan partai politik yang dominan di dalam suatu negara. Miriam Budiarjo, dalam buku dasar-dasar ilmu politik memberikan pengertian bahwa sistem dua partai adalah adanya dua partai diantara beberapa partai, yang berhasil memenangkan dua tempat teratas dalam suatu pemilihan umum secara bergiliran, sehingga dengan demikian mempunyai suatu kedudukan yang dominan.

Dalam sistem ini, partai terbagi menjadi dua yakni partai berkuasa dan partai posisi. pembagian partai ini didasarkan pada hasil pemilihan umum yang mana partai yang menang akan menjadi partai penguasa dan partai yang kalah dalam pemilihan umum akan menjadi partai oposisi. Dalam sistem ini partai yang kalah berperan sebagai pengecam utama tapi yang setia (loyal opposition) terhadap kebijaksanaan partai yang duduk dalam pemerintahan, dengan pengertian bahwa peranan ini sewaktu-waktu dapat bertukar tangan.

Sistem Dua Partai sendiri dikatakan sebagai suatu sistem kepartaian yang ideal dan dapat menjaga kekondusifan stabilitas politik dalam suatu negara oleh karena hanya ada dua partai yang dominan dalam suatu pemerintahan sehingga dengan demikian  jelas  terbagi  mana  partai  ya  pro  terhadap pemerintahan  dan  yang menjadi oposisi terhadap pemerintahan. Namun, terdapat kritik dari sarjana Ilmu Politik, Robert Dahl. Dahl berpendapat bahwa dalam masyarakat   sistem dua partai apabila terjadi perbadaan pandangan maka akan yang akan terjadi adalah mempertajam perbedaan oleh karena tidak ada kelompok ditengah-tengah yang dapat merdekannya.

Negara-negara yang menganut sistem dua partai umumnya merupakan negara- negara anglo saxon seperti Inggris dan Amerika. Inggris merupakan salah satu negara yang disebut ideal dalam melaksanakan sistem dua partai.   Sistem dua partai  ini  dapat  berjalan  dengan  baik  apabila memenuhi  tiga  syarat  yaitu, komposisi masyarakat bersifat homogen, adanya konsesus kuat dalam masyarakat mengenai asas dan tujuan sosial dan politik, dan adanya kontinuitas sejarah.

Sistem dua partai ini pada umumnya disertai dengan sistem pemiliihan yang bersistem distrik yang mana dalam pemilihan yang bersifat distrik tersebut satu wakil untuk mewakili satu daerah sehingga dengan demikian pertumbuhan partai politik kecil akan terhambat, sehingga yang kemudian muncul hanyalah partai- partai dominan.

3.   Sistem Multi Partai

Sistem multi partai adalah suatu sistem kepartaian yang mana di dalam suatu negara  ada  terdapat banyak  partai  politik.  Miriam  Budiarjo,  mengemukakan bahwa keanekaragaman budaya politik yang ada di dalam suatu masyarakat akan mendorong pilihan ke arah sistem multi partai.

Apabila didalam suatu negara terdapat beragam suku,agama, maupun ras akan mendorong masyarakat untuk membentuk suatu kelompok sendiri yang kemudian kelompok-kelompok  yang  plural  ini mendorong  pilihan  kepada  sistem  Multi Partai oleh karena adanya pluralitas budaya dan pluralitas politik tersebut. Negara- negara yang menganut sistem multi partai ini diantaranya adalah Indonesia,Malaysia , dan Belanda.

Sistem  Multi  partai  ini  apabila  dihubungkan  dengan  sistem  pemerintahan maka  sistem pemerintahan  yang  cocok  dengan  sistem  multi  partai  ini  adalah sistem pemerintahan parlementer karena  sistem pemerintahan  ini  memusatkan kekuasaannya pada legislatif. Sistem multi partai ini yang kemudian dapat memunculkan  koalisi  antar  partai  politik  karena,  hasil  dari pemilihan umum dengan sistem multi partai ini cenderung jarang menempatkan satu partai politik yang akan menjadi partai politik yang dominan sehingga memerlukan koalisi untuk membentuk suatu pemerintahan yang kuat di parlemen.

Sistem multi partai ini juga dinilai tidak cocok di terapkan di nagara yang menganut sistem pemerintahan presidensial.   Hal ini karena stabilitas yang dikehendaki dalam sistem presidensial hanya dapat terwujud jika tidak terlalu banyak partai yang merebutkan kekuasaan.

Apabila  dikaitkan  dengan  sistem  pemilihan  maka  sistem  multi  partai  ini diperkuat dengan sistem pemilihan perwakilan berimbang yang mana dengan sistem pemilihan ini maka partai-partai kecil dapat menarik keuntungan dari ketentuan bahwa kelebihan suara yang diperolehnya di suatu daerah pemilihan dapat di tarik ke daerah pemilihan lain untuk menggenapkan jumlah suara yang diperlukan guna memenangkan satu kursi. [bb]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *