Pembagian Kekuasaan Menurut UUD Negara Republik Indonesia 1945

Pembagian Kekuasaan Menurut UUD Negara Republik Indonesia 1945 – Undang-Undang Dasar 1945 menganut asas demokrasi. Bagi mereka yang memandang Negara dari sudut kekuasaan dan menganggap Negara sebagai organisasi kekuasaan maka Undang-Undang Dasar dapat dipandang sebagai lembaga atau kumpulan asas yang menetapkan bagaimana kekuasaan dibagi kepada beberapa lembaga kenegaraan,misalnya pembagian kekuasaan kepada lembaga Negara bidang legislative,lembaga bidang eksekutif dan lembaga bidang yudikatif.Undang-Undang Dasar (UUD) menentukan cara-cara bagaimana pusat kekuasaan ini bekerjasama dan menyesuaikan diri satu sama lain.Undang-Undang Dasar merekam hubungan-hubungan kekuasaan dalam satu Negara.

Dalam hubungannya dengan pembagian kekuasaan ke dalam berbagai lembaga,maka dapatlah dikatakan bahwa adanya kekuasaan yang dibagi-bagikan menurut fungsi,wewenang dan kedudukan di dalam suatu Negara menunjukkan bahwa Negara tersebut menganut paham demokrasi,bukan Negara monarki atau pemerintahan dictator.pembagian kekuasaan yang demikian haruslah dicantumkan dengan tegas di dalam Undang-Undang Dasar Negara tersebut.

Baca : Fungsi-fungsi Kekuasaan Legislatif

Negara Republik Indonesia dengan demikian tak dapat disangkal menganut asas demokrasi, karena persyaratan-persyaratan untuk Negara demokrasi telah dipenuhi dan dinyatakan dengan tegas di dalam Undang-Undang Republik Indonesia yakni Undang-Undang Dasar 1945.

Seperti diketahui bahwa Undang-Undang Dasar 1945 mengeksplisitkan adanya  berbagai  lembaga Negara  sebagai  pemegang  kekuasaan  yang  masing- masing mempunyai fungsi,wewenang dan kedudukan yang berbeda.Adanya pembagian itu sebenarnya merupakan delegasi kekuasaan daripada rakyat sebagai pemegang kedaulatan.Bahwa di Indonesia yang memegang kedaulatan adalah rakyat yang berarti bahwa Indonesia adalah Negara dwmokrasi jelas-jelas disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945,yakni di dalam pasal 1 ayat (2) yang berbunyi : ‘Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat’. Jadi pada dasarnya secara formal ,MPR dalah merupakan penjelmaan dari seluruh rakyat Indonesia ,anggota-anggotanya merupakan wakil langsung dari rakyat.Majelis Permusyawaratan Rakyat di Indonesia merupakan lembaga Tertinggi Negara atau aparatur demokrasi yang tertinggi di Indonesia.Tapi lembaga ini bukanlah merupakan badan perwakilan rakyat sebab sebagai lembaga yang berfungsi sebagai lembaga lembaga perwakilan rakyat masih ada lagi satu lembaga Tinggi Negara yang disebut  Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 19,20,21 dan 22 Undang- Undang Dasar 1945). Berhubungan dengan itu perlu diuraikan pula bahwa demokrasi di Indonesia mempunyai kekhasan tersendiri,artinya demokrasi di Negara kita mempunyai corak khusus bila dibandingkan dengan Negara-negara lainnya yang menganut asas demokrasi.

Baca : Fungsi-fungsi Kekuasaan Yudikatif

Jika dihubungkan dengan teori tentang tipe-tipe demokrasi modern maka  di Indonesia pada dasarnya menggunakan demokrasai Pancasila dengan Presidensil,yakni demokrasi dengan pemerintahan perwakilan yang representative.Disini Presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen (DPR).Tapi  salah  satu  kelainannya  dengan  sistem  Presidensil  pada  umumnya ialah bahwa antara lembaga-lembaga legislative,eksekutif dan yudikatif di Indonesia tidaklah mempunyai kekuasaan terpisah secara tegas,melainkan mempunyai hubungan saling mempengaruhi satu sama lain.Kekuasaan-kekuasaan yang dipegang lembaga-lembaga Negara adalah kekuasaan rakyat sebagai pemegang kedaulatan yang dibagi-bagikan atau didelegasikan .Pendelegasian itu ada yang secara permanen ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar dan ada pula yang diber oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dan ada pula yang diberi oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat setiap lima tahun sekali,sebagai misal kekuasaan pemerintah Negara dipegang oleh Presiden adalah merupakan kekuasaan yang permanen yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945,sedangkan materi-materi Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai arah atau haluan Negara diserahkan secara formal oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat tiap lima tahun sekali.

Sudah jelas bahwa berdasarkan sila keempat dari dasar Negara Indonesia, Pancasila serta Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 negara Indonesia memakai asas demokrasi atau kedaulatan rakyat.Demokrasi yang dianut adalah demokrasi perwakilan dengan sistem presidensiil.Kehidupan bangsa Indonesia sejak berabad-abad tak dapat dihindarkan telah mempengaruhi asas demokrasi yang dianut Undang-Undang Dasar 1945 sehingga demokrasi yang harus dipraktekkan di Indonesia mempunyai corak hidup di Negara-negara lain.Kekhasan demokrasi di Indonesia bisa dilihat pada beberapa hal yang sifatnya cukup mendasar,yakni :

Pertama,aparatur demokrasi yang tertinggi di Indonesia adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) .MPR yang selanjutnya disebut Majelis merupakan penjelemaan dari seluruh rakyat Indonesia dan memegang kedaulatan atas nama rakyat Indonesia.Anggota-anggotanya terdiri dari anggota-anggota DPR,utusan-utusan daerah dan golongan yang dapat representative sebagai penjelmaan seluruh rakyat.Sekalipun pada dasarnya seluruh anggota Majelis ini merupakan wakil rakyat tapi sebenarnya lembaga ini bukanlah merupakan parlemen,parlemen sendiri yang lebih dikenal dengan DPR hanyalah sebagian dari keseluruhan anggota Majelis.Presiden sebagai Kepala Eksekutif merupakan mandataris dari Majelis dan bertanggung jawab kepadaMajelis.Kalau pada demokrasi yang sistem pemerintahannya menganut presidensiil pada umumnya Presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen tapi langsung kepada rakyat ,maka menurut struktur demokrasi di Indonesia Presiden harus bertanggung jawab kepada Majelis ,sedangkan DPR adalah bagian terbesar dari Majelis.Itulah kekhasan demokrasi Indonesia yang paling utama yakni hubungan MPR,DPR,dan Presiden dalam fungsi dan kedudukan masing-masing serta hubungan dalam bidang perundang-undangan atau legislasi.

Baca : Fungsi-fungsi Kekuasaan Eksekutif

Kedua, aparatur demokrasi di tingkat pusat yang menjadi poros-poros kekuasaan tidak hanya terdiri dari tiga macam lembaga Negara,tapi terdiri dari enam di mana yang satu (Majelis) merupakan lembaga tertinggi sedangkan yang lainnya merupakan lembaga tinggi.Kelima lembaga tinggi Negara di bawah Majelis itu adalah DPR,Presiden,BPK,DPA,dan MA.Masing-masing lembaga tinggi   tersebut memegang   kekuasaan   sendiri-sendiri   sehingga    poros-poros kekuasaan tidak hanya terdiri dari tiga macam yaitu legislative,eksekutif dan yudikatif melainkan masih ada lagi kekuasaan menasehati Presiden dan member pertimbangan /usul serta kekuasaan mengawasi keuangan Negara.Semua kekuasaan itu dipegang oleh Presiden,kekuasaan menasehati dan memberikan pertimbangan kepada Presiden dipegang oleh DPA,sedangkan kekuasaan untuk mengawasi penyelenggaraan keuangan Negara dilakukan oleh BPK.Jadi kalau Negara demokrasi pada umumnya hanya meletakkan tiga poros kekuasaan di tingkat pusat maka di Indonesia ada lima poros yang dibawahi oleh satu aparatur tertinggi sebagai penjelmaan rakyat yaitu Majelis.di Indonesia ada lembaga penasehat Eksekutif tapi berkedudukan sama dengan Lembaga Eksekutif yaitu DPA. Begitu juga Indonesia mengenal satu lembaga yang disebut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mempunyai kekuasaan mengawasi penggunaan keuangan Negara, badan mana juga berstatus otonom sebagai lembaga tinggi Negara .Karena fungsinya yang bersifat mengawasi maka di Negara-negara lain fungsi BPK ini mungkin dilakukan oleh parlemen atau oleh Mahkamah Agung.

Lembaga Tertinggi Negara Indonesia
Lembaga Tertinggi Negara Indonesia

Jadi jelaslah kekhasan demokrasi Indonesia,tidak menganut asas Trias Politika dalam menciptakan poros-poros kekuasaannya,tapi pada dasarnya dalam sistem hubungan antara tiga poros kekuasaan (legislative,eksekutif dan yudikatif) yang lebih condong menganut teori penafsiran seperti Amerika Serikat yaitu sistem Presidensiil.Dalam sistem ini pun tidak sama dalam praktiknya dengan Amerika Serikat,sebab antara tiga poros kekuasaan itu di Indonesia masih terbuka kemungkinan saling berhubungan,hal ini berhubung Indonesia tidak menganut model   ‘pemisahan   kekuasaan’.Sehingga   kekhasan   lain   dari   demokrasi    di Indonesia bisa ditemui lagi yaitu bentuk hubungan antara tiga poros kekuasaan  itu.

Baca : Pengertian Desentralisasi Menurt Para Ahli

Ketiga,sekalipun di dalam sistem pemerintahannya demokrasi di Indonesia menganut sistem Presidensiil ,tapi hubungan antara tiga poros kekuasaan seperti disebutkan di atas tidaklah memakai model pemisahan tapi memakai model ‘pembagian’ yang membuka kemungkinan saling mempengaruhi.Antara Presiden dan DPR misalnya kekuasaannya tidak terpisah malainkan dalam bidang legislative adalah bersama-sama dalam bidang yudikatif yang pada dasarnya kekuasaan dipegang MA,Presiden dalam hal-hal tertentu juga menguasai yakni adanya wewenang untuk memberikan grasi,amnesty,abolisi  dan rehabilitasi.Begitu juga hubungan antara MA dengan DPR masih terlihat tidak terpisah sebab pengambilan sumpah anggota-anggota DPR dilakukan oleh Mahkamah Agung. Adanya hubungan yang saling mempengaruhi anatar tiga poros pokok ini adalah ‘sah’ menurut Undang-Undang Dasar sendiri mengatur hal seperti itu,dan hal tersebut merupakan kekhasan wujud demokrasi modern Indonesia. [bb]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *