Pengertian Dekonsentrasi

Pengertian DekonsentrasiPengertian Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah sebagai wakil pemerintah dan / atau perangkat pusat di daerah. Dalam Negara kesatuan seperti Indonesia, pelimpahan wewenang tersebut adalah dari pemerintah pusat kepada gubernur sebagi wakil pemerintah dan / atau perangkat pusat di daerah disebut juga dengan instansi vertical, yaitu perangkat departemen dan / atau lembaga pemerintah non departemen di daerah (Pasal 1 angka 8 UU No.32 Tahun 2004).

Pengertian Dekonsentrasi

Pengertian Dekonsentrasi

Dekonsentrasi sebenarnya sentralisasi juga tapi lebih halus dari pada sentralisasi. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang administrasi dari pemeintah pusat kepada pejabatnya yang berada pada wilayah Negara di luar kantor   pusatnya.   Dalam   konteks   ini   yang   dilimpahkan   adalah   wewenang administrasi  bukan wewenang politik tetap dipegang oleh pemerintah pusat.

Pejabat pemerintah pusat yang berada di wilayah Negara adalah pejabat yang diangkat oleh pemerintah pusat, dan ditempatkan pada wilayah-wilayah tertentu sebagai wilayah kerjanya.

Rondinelli menjelaskan bahwa dekonsentrasi adalah penyerahan sejumlah kewenangan atau tanggung jawab   administrasi kepada cabang departemen atau badan   pemerintah   yang   lebih   rendah. Ibid, hlm.19. Harold   F.   Aldefer   menjelaskan, pelimpahan wewenang dalam bentuk dekonsentrasi semata – mata menyusun unit administrasi  baik  tunggal  ataupun  dalam  hiearki,  baik  itu  terpisah  ataupun tergabung, dengan perintah mengenai apa yang seharusnya mereka kerjakan atau bagaimana mengerjakannya.  Ibid, hlm.19.

Dalam  dekonsentrasi  tidak  ada  kebijakan  yang dibuat ditingkat lokal serta tidak ada keputusan fundamental yang diambil. Badan– badan pusat memiliki semua kekuasaan dalam dirinya sementara pejabat lokal merupakan  bawahan  sepenuh -penuhnya  dan  mereka  hanya  menjalankan perintah.

Menurut Smith dekonsentrasi mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

  1. Pelimpahan wewenang untuk melaksanakan fungsi-fungsi tertentu yang dirinci dari pemrintah pusat kepada pejabat pemerintah pusat yang ada di daerah.
  2. Penerima wewenang adalah pejabat pemerintah pusat yang ada di daerah.
  3. Tidak mencakup kewenangan untuk menetapkan kebijakan dan wewenang untuk mengatur.
  4. Tidak menciptakan otonomi daerah dan daerah otonom tapi menciptakan wilayah administrasi.
  5. Keberadaan   field   administration   berada   dalam   hiearki   organisasi pemerintah pusat.
  6. Menunjukkan pola hubungan kekuasaan intra organisasi.
  7. Menciptakan keseragaman dalam struktur politik.

Baca juga :

Dalam dekonsentrasi yang dilimpahkan hanya kebijakan administrasi (impelementasi kebijakan politik) sedangkan kebijakan politiknya tetap berada pada pemerintah pusat. Oleh karena itu, pejabat yang diserahi pelimpahan wewenang tersebut adalah pejabat yang mewakili pemerintah pusat, bukan dipilih oleh rakyat yang dilayani. Karena itu, pejabat tersebut bertanggung jawab kepada pejabat yang mengangkatnya yaitu pejabat pusat, bukan kepada rakyat yang dilayani. [bb]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *